Dengar.id, NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memutuskan menggandeng Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk ikut bidding tuan rumah bersama PON 2028.
”Kedua daerah akan melakukan pendaftaran bersama mengikuti bidding PON 2028 di Jakarta, pada 17 Februari. Sementara pemungutan suaranya tanggal 2 April,” kata Wakil Ketua DPRD NTB, H Mori Hanafi, Rabu (9/2/2022).
Dikatakannya, sebelum ke Jakarta NTB dan NTT akan melakukan penandatanganan Nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU), Kami (10/2/2022) besok.
”Jadwal MoU ini sudah disepakati oleh KONI NTB beserta pengurusnya melalui rapat pleno. MoU sendiri akan digelar di NTT,” ungkapnya.
Rencana ini, kata Ketua PSSI NTB ini, diharapkan dapat membuat penguatan posisi NTB dan NTT dalam pelaksanaan bidding ini hingga bisa meraih kemenangan.
“Apalagi kalau dilihat, NTT ini juga memiliki semangat dan kegigihan yang sama dengan NTB untuk dapat keluar menjadi pemenang dalam proses bidding nanti,” katanya.
Untuk memenangi pertarungan bidding PON 2028, mantan Ketua Kontingen PON NTB di Papua ini, sangat berharap semua lini bisa bergerak untuk melakukan lobi atau pendekatan guna memuluskan hajatan NTB-NTT menjadi tuan rumah PON 2028.
“Semua lini harus terus bergerak untuk melakukan lobi. Baik itu gubernurnya, anggota DPR dengan pimpinan DPR, termasuk KONI juga harus terus bergerak melakukan lobi agar NTB-NTT bisa menang bidding. Jadi ini adalah kerja bersama semua pihak yang ada. Tidak boleh ada yang tidak bergerak atau diam dan atau tidak boleh ada yang terlalu dominan juga,” kata Mori Hanafi.
Terkait masalah anggaran, politisi Gerindra ini menuturkan, anggaran yang telah disiapkan mencapai Rp6 miliar. Rinciannya, Rp1 miliar untuk pendaftaran dan Rp5 miliar sebagai jaminan.
“Jika provinsi tidak lolos bidding PON 2028, maka uang jaminan Rp5 miliar akan dikembalikan. Tetapi jika lolos, maka anggaran tersebut digunakan KONI Pusat untuk sosialisasi PON 2028,” bebernya.
Komentar