Dengar.id, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi, mengesahkan Rancangan Undang – Undang (RUU) Tentang Keolahragaan menjadi Undang-undang pada rapat Paripurna DPR yang digelar di gedung Nusantara II, Selasa (15/2/2022).
Hadir dalam rapat ini, Mendagri yang diwakili Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah pada Tata Naskah Dinas, Dr. Sugeng Hariyono, Menpan RB diwakili Staf Ahli Bidang Buday Kerja, Teguh Widjinarko, Menteri Keuangan diwakili Staf Ahli Menteri keuangan Wina Wudiani dan Menteri Hukum dan HAM diwakili Direktur Jendral peraturan Perundang-undangan, Benny Riyanto.
Sebelum pengesahan, Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk Freidrich Paulus, selaku pimpinan sidang menanyakan kepada 331 peserta rapat untuk dapat menyetujui RUU Keolahragaan menjadi Undang-undang.
“Apakah RUU Keolahragaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang,” tanya Lodewijk.
Secara serentak para peserta rapat pun menjawab “setuju”. Sehingga RUU ini secara resmi menjadi Undang-Undang.
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda saat membacakan kesimpulan rapat mengatakan, Komisi X DPR RI dan Pemerintah menerima laporan Ketua Panitia Kerja (Panja) dan draf RUU tentang Keolahragaan hasil Panja 14 Februari 2022.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang juga Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU SKN, Dede Yusuf Macan Effendi melaporkan bahwa Panja telah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu tiga kali masa sidang.
Menurutnya, terdapat 861 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam RUU ini yang terdiri dari isu-isu krusial. 861 DIM ini kemudian dibahas dengan metode kluster pembahasan isu krusial mayor dan isu krusial minor.
Adapun isu krusial mayor antara lain ruang lingkup olahraga berbasis teknologi, big data olahraga, industri olahraga, olahragawan sebagai profesi, jaminan sosial, penghargaan olahraga, sumbangan badan usaha atau CSR, dana langsung ke cabang olahraga, kelembagaan sengketa, badan anti-doping dan lembaga anti toping Indonesia, pendanaan olahraga, kelembagaan KONI dan KOI serta suporter.
Sedangkan isu minor pembahasan terkait Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), pelatih olahraga, tugas wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, sarana dan prasarana, infrastruktur olahraga, penyandang disabilitas dan naturalisasi atlet.
Komentar