Dengar.id, NTB – Ratusan mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tergabung dalam ’Aliansi Rakyat NTB Menggugat’ mendatangi kantor DPRD Provinsi NTB, Jumat (8/4/2022).
Mahasiswa yang berasal dengan berbagai almamater ini, memulai berkumpul di depan Taman Budaya NTB kemudian berorasi menuju gedung DPRD NTB yang berada di Jalan Udayan-Mataram.
Presma Unram sekaligus kordum aksi, Yudistira dalam orasinya mengatakan, kedatangannya bersama mahasiswa lainnya untuk menuntut DPRD NTB mendesak Presiden Jokowi, agar bersikap tegas menolak serta memberikan pernyataan sikap terhadap isu penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode.
”Kami di sini untuk membela, tidak boleh ada yang menindas kita,” Yudistira saat orasi di depan kantor DPRD NTB.
Tidak hanya itu, Ia juga meminta agar DPRD Provinsi NTB mendesak Presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN, termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial ekologi, politik, ekonomi dan kebencanaan.
“Kalau kita lihat kondisi negara hari ini khususnya rakyat Indonesia, belum tepat melakukan pemindahaan ibu kota negara, karena masih banyak masalah lain yang harus diselesaikan,” lantangnya.
Mahasiswa juga menyoroti kenaikan harga minyak goreng hingga BBM. Sehingga meminta Presiden Joko Widodo untuk memastikan adanya stabilitas harga bahan pokok.
“Seharusnya minyak goreng begitu melimpah di Indonesia dengan sawitnya begitu banyak dari Sumatera, Papua, dan Kalimantan kok tiba-tiba langka dan ini yang seharusnya benar-benar diklirkan,” ujarnya.
Tuntutan lainnya juga disebutkan, meminta DPRD Provinsi NTB agar mendesak Presiden Jokowi untuk memastikan adanya stabilitas harga bahan pokok danmenyelesaikan permasalahan gas elpiji, BBM, PPN dan ketahanan pangan lainnya.
Serta menuntut DPRD Provinsi NTB agar menghentikan segala praktek pembukaman demokrasi dan menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di NTB. ”Indonesia saat ini sedang tidakk baik-baik saja. Kami minta untuk menghentikan segala pratik pembukaman demokrasi dan menyelesaikan segala konflik agraria yang terjadi di NTB,” tegasnya.
Dari informasi yang dihimpun Dengar.id, aksi ini dikawal secara ketat oleh Aparat Kepolisian Polres Mataram dan Bakcup Polda NTB, sehingga membuat barikade agar para mahasiswa tidak memasuki gedung wakil rakyat NTB.
Hal ini pun membuat suasana sempat memanas, hingga terjadi aksi dorong mendorong antara pendemo dan petugas keamanan. Namun, bentorakan pun terhindarkan setelah Wakil Ketua DPRD NTB H. Mori Hanafi didamping oleh Sekretaris DPRD, H. Mahdi menemui massa aksi.
Empat poin tuntutan dari Aliansi Rakyat NTB Menggugat ini, kata Mori Hanafi akan ditindaklanjuti dan akan segera didiskusikan dengan anggota dewan yang lain. “Kami terima tuntutan ini. Dan, kami tegas menolak juga menolak tiga periode presiden,” pungkasnya.
Komentar