Petani Milenial NTB Capai 225.483 Orang, Bertani Jadi Ladang Bisnis Menjanjikan

Dengar.id, MATARAM – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, jumlah petani milenial di NTB mencapai 225.483 orang atau 30,37 persen dari total petani sebanyak 742.343 orang.

Petani milenial merupakan mereka yang berumur 19 – 39 tahun. Baik menggunakan teknologi digital maupun tidak.

Hal itu sesuai Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045, petani milenial merupakan petani berusia 19 tahun sampai 39 tahun, atau petani yang adaptif terhadap teknologi digital.

Ada pun rincian jumlah petani milenial pada 10 kabupaten/kota di NTB, sebagai berikut:
Lombok Timur sebanyak 55.597 orang.
Lombok Tengah sebanyak 48.818 orang.
Kabupaten Bima sebanyak 34.865 orang.
Sumbawa sebanyak 25.490 orang.
Lombok Barat sebanyak 19.353 orang.
Dompu sebanyak 17.421 orang.
Lombok Utara sebanyak 15.080 orang.
Sumbawa Barat sebanyak 4.272 orang.
Kota Bima sebanyak 3.496 orang.
Kota Mataram sebanyak 1.091 orang.

Menanggapi hal itu, Asisten II Setda Provinsi NTB, Fathul Gani mengatakan, keberadaan petani milenial menjadi fenomena dan harapan bagi pertanian Indonesia.
“Tren bertani tidak lagi digeluti hanya karena pekerjaan warisan dari orang tua. Namun, bertani menjadi ladang bisnis menjanjikan,” katanya di Mataram.

Dikatakannya, penghasilan petani mampu menyaingi gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pegawai swasta lainnya.

“Petani itu lebih menjanjikan dari pada PNS,” ujarnya.

Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi NTB itu mengungkapkan, pekerjaan sebagai petani lebih fleksibel dibandingkan PNS. Termasuk tidak ada yang mengatur dalam hal bekerja.

“Kalau jadi petani itu tidak ada apel, tidak ada yang merintah. Jadi menajemen pribadi itu tidak ada yang begituan,” jelas Fathul.

Namun, kata pria yang pernah menjabat Kadis Ketahanan Pangan NTB ini, menjadi persoalan banyak yang tidak ingin menjadi petani. Pertama, karena biaya produksi terbilang mahal, seperti harga obat-obatan, pupuk, dan lain sebagainya. Di tambah harga jual yang tidak menentu. Artinya kadang naik dan kadang turun.

Karena itu, Pemprov NTB mencoba berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat supaya subsidi tersebut harus dipermudah, diperbanyak, dan jangkauannya harus lebih luas. Paling tidak memperhatikan daerah-daerah penyangga pangan nasional, seperti NTB, harusnya menjadi prioritas.

“Kemarin kan kita ajukan tahun lalu, kita mendapatkan pupuk bersubsidi itu kurang dari 50 persen. Harapan kita itu sekitarnya 75 persen. Mudah-mudahan tahun ini harapan kita bisa 100 persen. Artinya apa yang diinginkan petani kita ikuti aja,” tutupnya.

author avatar
arif dengar.id

Komentar