oleh

Reses Masa Sidang ke II DPRD NTB, Sirajuddin PPP Temukan Keluhan Warga Soal Infrastruktur Dasar dan Pemasaran Hasil Pertanian

Dengar.id, NTB – Kegiatan reses anggota DPRD Provinsi NTB masa sidang ke II tahun 2022 dilaksanakan sejak tanggal 28 Mei-04 Juni.

Dari hasil reses kali ini, Sirajuddin, SH yang merupakan perwakilan Dapil VI NTB (Kabupaten Dompu, Bima dan Kota Bima) menemukan sejumlah fakta keluhan masyarakat terkait infrastruktur jalan yang belum memadai terutama pemenuhan standarisasi jalan lingkungan dan jalan tani yang masih jauh dari kategori layak serta pemenuhan air bersih.

judul gambar

“Dominasi aspirasi masyarakat adalah soal pemenuhan infrastruktur dasar,” katanya pada Dengar.id, Sabtu (4/6/2022).

Disamping itu, kata politisi PPP ini, ada keluhan masyarakat terkait dengan kurangnya pengawasan dan pembinaan dari dinas teknis yang menangani masalah pertanian dalam hal mengawasi harga pupuk dan obat-obatan pertanian yang melambung jauh dan sulit untuk mendapatkannya.

“Masyarakat petani rata-rata mengeluhkan soal keberadaan atau campur tangan eksekutif dalam hal ini Dinas Pertanian guna mengawal proses dan kepastian pemasaran hasil produk pertanian,” ujarnya.

Lebih lanjut pria yang menjabat Ketua Komisi 1 DPRD NTB Ini, menegaskan keluhan dan sejumlah aspirasi ini menjadi catatan penting buat diperjuangkan dan dipertanyakan saat sidang hasil reses.

“Kita panggil dan pertanyakan juga rekomendasikan langsung ke dinas-dinas terkait,” tegas Sirajuddin.

Masalah lain yang ditemukannya saat menemui konstituennya, sambung pria asal Kempo-Dompu ini, petani seringkali dimanfaatkan dan dimainkan oleh distributor dengan serta pemerintah di anggap belum mampu untuk menjaga stabiltas harga hasil produksi baik harga jagung maupun harga padi.

“Untuk itu kami meminta pemerintah untuk lebih fokus memperhatikan apa yang menjadi keluhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan Infrastruktur dasar, proses produksi dan pemasaran hasil produksi pertanian,” imbuhnya.

Disamping itu, Politisi kawakan PPP NTB ini, meminta kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan infrastruktur pendukung dan penunjang pendapatan masyarakat dan perputaran roda ekonomi di tingkat desa.

“Kondisi infrastruktur jalan, jembatan, pasar dan pengairan ditingkat desa itu harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.

Komentar