oleh

Wagub NTB Ummi Rohmi : Penanganan Stunting dan Kesehatan Keluarga Butuh Kolaborasi dan Sinegitas

Dengar.id, NTB – Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalillah membuka rapat kerja daerah (Rakerda) program pembangunan keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Provinsi NTB, Selasa (22/3/2022) di Golden Palace Mataram.

Dalam sambutannya, dirinya secara gamblang meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkolaborasi dan dan bersinergi dalam penanganan stunting dan kesehatan keluarga.

judul gambar

“Kami minta BKKBN, untuk selalu libatkan Dinas kesehatan dan Dinas P3AP2KB provinsi NTB, disetiap kegiatan, “tegas Ummi Rohmi sapaan akrab Wagub.

Menurutnya, tidak ada istilah kerja sendiri-sendiri dalam penanganan stunting dan kesehatan keluarga. Harus dilakukan dengan bersama, berkolaborasi dan bersinergi.

”Apalagi provinsi NTB memiliki program posyandu keluarga yang konsen pada permasalahan kesehatan keluarga. Hingga persoalan sosial kemasyarakatan lainnya. Baik sebagai media edukasi dan sosialisasi berbasis dusun, ”lanjut politisi NasDem ini.

Bahkan instrument, lanjut Wagub, untuk menghadapi permasalahan stunting dan permasalahan kesehatan keluarga serta permaslahan lainnya dapat dilakukan di posyandu keluarga dengan kadernya yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se NTB.

”Maka dari itu, data stunting kedepan, BKKBN juga harus berpatokan pada data e-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). Supaya data yang dirillis dengan Pemprov. NTB sama dan satu sumber, ”pesannya secara lugas.

”Penanganan permasalahan kesehatan di NTB, jangan hanya sebatas spot-spot saja. Hanya berorientasi pada menyelesaikan laporan saja. Tapi secara sistem bekerja dalam satu gerakan, uajrnya.

Sementara itu, Kepala perwakilan BKKNB Provinsi NTB Samaan dalam laporan menyampaikan, ucapan terima kasih atas keluangan waktu Wakil Gubernur NTB, untuk hadir pada Rakerda ini.

”BKKBN di akhir tahun 2019 mengemas dan memperkenalkan istilah Program KKBPK menjadi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, disingkat Bangga Kencana,” jelasnya.

Dikatakannya, rakerda ini untuk menyegarkan komitmen dan peran serta, Pemerintah Pusat, Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa maupun seluruh mitra kerja BKKBN, dalam peningkatan akses dan kualitas Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting (PPS).

”Untuk itu, sinergi dan kebersamaan memang sangat dibutuhkan untuk menuntaskan berbagai permasalahan kesehatan dan keluarga ditengah masyarakat,” tandas Samaan.

Diketahui, Rakerda ini akan berlangsung tanggal 22-24 Maret, diikuti sekitar 163 Peserta yang terdiri dari Lintas Sektor dan menghadirkan Keynote Speaker dari BKKBN RI dan kepala OPD lingkup Pemrov NTB.

Komentar