JAKARTA – Selain menyampaikan kuliah umum terkait Kebijakan Publik Di Era Pemerintahan Baru dengan judul Menerawang Kebijakan Publik Indonesia 2024-2029.
Pada acara Halal Bihalal (HBH), Ketua Umum MAKPI Dr. Riant Nugroho, M.Si beberapa hal yang harus disadari oleh pemerintahan baru nanti, ancaman-ancaman nyata yang dihadapi bersama.
Dikatakannya, pertama ancaman itu datang di sektor politik. Menurutnya, ada potensi para aktor politik akan terdorong ke semakin ketatnya persaingan di antara kekuatan dan untuk mendapatkan akses ekonomi terbesar untuk organisasi dan dirinya hal ini karena biaya yang dikeluarkan pada 2024 sangat besar dan akan terus membesar pada pemilu 2029.
“Untuk menghadapinya, perlunya pendidikan politik diarahkan kepada kepatuhan publik secara penuh dari pada menjadi kritis. Percepatan dan sebagian besar daerah akan dikelola dengan cara pragmatis dari pada strategis karena desakan politik,” ujarnya.
Yang kedua, lanjut Riant Nugroho adalah sektor ekonomi. Ekonomi Indonesia akan sangat ditentukan oleh pembuat kebijakan di setiap sektor, ancaman-ancaman nyata adalah semakin banyak aktor pemilik modal dari pada profesional, maka akan semakin terkendala kebijakan ekonomi.
“Kebijakan perpajakan dan moneter akan terus seperti saat ini, dan menjadi salah satu penekan dari tumbuhnya kekuatan ekonomi nasional yang efektif dan Kebijakan ekonomi berpotensi didorong keluar dari koridor amanat konstitusi,” tegasnya.
Yang ketiga adalah sektor sosial, kebijakan sosial terdesak menjadi kebijakan periferal, terutama pendidikan, kesehatan, dan kualitas pekerja akan didorong proyek-proyek instan untuk menyelesaikan masalah sosial jangka panjang, karena tidak mungkin dilakukan perubahan kebijakan secara signifikan
Dan terakhir adalah sektor infrastruktur dimana tantangan nyata adalah proyek infrastruktur akan terus dibesarkan, kalau perlu dengan pinjaman, karena ini kebijakan yang paling banyak menyerap tenaga kerja dalam jangka panjang, untuk menolong kinerja pemerintah berjalan, selama APBN mampu menyediakannya.
“Kebijakan infrastruktur harus dijaga untuk tidak mengancam anggaran negara,“ pinta Doktor Riant.
Dalam pidato penutupannya, Ketum Riant menyampaikan, bahwa organisasi masyarakat tersebut hadir sebagai organisasi profesi bagi para peminat bidang kebijakan publik di Indonesia, dari berbagai disiplin ilmu dan kepakaran, bertujuan untuk menjadi mitra Pemerintah Indonesia dalam memajukan mutu dan keunggulan kebijakan publik di negeri ini.
“MAKPI membawa misi hadir sebagai organisasi profesi bagi para peminat bidang kebijakan publik di Indonesia, dari berbagai disiplin ilmu dan kepakaran, bertujuan untuk menjadi mitra Pemerintah Indonesia dalam memajukan mutu dan keunggulan kebijakan publik di negeri ini, untuk membantu para pemimpin di tingkat nasional, maupun daerah, dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang tertuang pada janji kemerdekaan Republik Indonesia.
Agenda dari hadirnya MAKPI itu sendiri adalah membantu Pemerintah di setiap tempat dan jenjang memberikan policy advice yang terbaik dengan cara terlembut, meski dengan muatan yang kritis; juga memberikan literasi kebijakan publik di setiap tempat dan jenjang serta menjalin silaturahim di antara para pemikir, di antara para pelaku, dan di antara para pemikir dan pelaku kebijakan publik Indonesia.
“MAKPI akan terus membangun literasi kebijakan publik untuk Indonesia dan kawasan,” tutupnya.
Untuk diteketahui, selama dua tahun berturut turut MAKPI menyelenggaran program Literasi Kebijakan Nasional (2021–2022), kemudian Literasi Kebijakan di Kawasan Asia Tenggara bekerjasama dengan The ASEAN Foundation (2003). Dan, pada saat ini sedang mempersiapkan Program Literasi Digital untuk Kawasan Asia.
Halalbihalal ini diselenggarakan melalui media daring menggunakan aplikasi zoom meeting dan juga disiarkan secara live streaming melalui Youtube channel @MAKPIBanten sebagai tuan rumah penyelenggaraan kali ini.
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Umum MAKPI Dr. Riant Nugroho, M.Si, Wakil Ketua Umum MAKPI Agus Fanar Syukri, Ph.D, Sekretaris Umum MAKPI Dr. Firre An Suprapto, S.AP, M.Pd dan Ketua Kluster Wilayah yang berjumlah 11 kluster hingga saat ini tersebar dari pulau Sumatera sampai dengan Papua, juga seluruh Anggota MAKPI seluruh Indonesia. Acara ini pun, terbuka untuk publik dan dihadiri oleh para mahasiswa juga masyarakat yang peduli dengan masalah kebijakan publik di Indonesia.
Komentar