JAKARTA – Data yang dikunci di Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS 2) di Surabaya ditargetkan pulih pada Juli 2024. Hal itu sesuai dengan instruksi yang disampaikan Presiden Jokowi.
Demikian disampaikan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto usai rapat koordinasi di antara sejumlah instansi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (01/07/2024).
Adapun pejabat yang turut hadir dalam rakor itu di antaranya Menkominfo, Budi Arie Setiadi; Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), Hinsa Siburian; Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letjen TNI Bambang Ismawan; Wakil Menteri badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo, serta pejabat tinggi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) hingga pejabat tinggi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Rapat koordinasi hari ini untuk membahas terkait tindak lanjut perintah dari Bapak Presiden, agar seluruh layanan publik dapat kembali normal pada Juli 2024,” ujarnya.
Hadi menyebut instansi atau kementerian yang menyimpan datanya di PDNS 2 Surabaya bisa kembali memberikan layanan kepada publik pada Juli. Data cadangan dari server-server di PDNS 2 Surabaya akan berada sepenuhnya di Pusat Data Nasional (PDN) yang berlokasi di Batam.
Situs dingin yang ada di Batam akan mem-back up dengan meningkatkan kemampuannya menjadi hot site khusus untuk pelayanan yang bersifat strategis,” kata mantan Panglima TNI itu.
Sehingga, kata Hadi, bila terjadi sesuatu maka PDN di Batam bisa bisa langsung diaktifkan. Hal tersebut tidak terjadi ketika PDNS 2 di Surabaya yang diserang menggunakan ransomware.
Bahkan, Kepala BSSN, Hinsa Siburian secara blak-blakan mengaku data cadangan yang tersedia di Batam hanya dua persen. Sisa data yang terkunci peretas di PDNS 2 berpotensi tak bisa dipulihkan.
Sementara, berdasarkan data yang dipaparkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, ada 239 kementerian atau lembaga yang terdampak dari serangan ransomware tersebut. Sedangkan, sebanyak 43 instansi lainnya diproyeksi dapat memulihkan layanannya karena memiliki data cadangan.
Lima instansi lainnya saat ini sudah berhasil memulihkan layanan publiknya. Mereka adalah layanan perizinan event milik Kemenko Marves, layanan imigrasi milik Kemenkum HAM, layanan SIKAP milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP), layanan SIHALAL milik Kementerian Agama, dan ASN Digital milik Pemkot Kediri.
Komentar