JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menerima ratusan gugatan sengketa hasil Pemilihan Legislatif 2024.
“Jadi total perkara PHPU (termasuk pilpres) itu 299, dua (perkara pilpres) sudah selesa dan 297 perkara PHPU pileg sudah resmi menjadi perkara,” kata Juru bicara MK Fajar Laksono kepada wartawan, Kamis (25/042024) lalu.
Dikatakannya, ratusan gugatan yang telah teregistrasi itu akan disidangkan mulai pekan depan.
“Sidang sengketa Pileg akan mulai digelar MK pada Senin (29/04/2024) dengan durasi pemeriksaan hingga putusan selama 30 hari masa kerja. Mahkamah menargetkan sengketa Pileg rampung hingga pembacaan putusan pada 10 Juni 2024,” jelas Fajar.
Lebih lanjut ia mnernagkan, sebanyak 297 gugatan tersebut terbagi dalam sengketa Pileg DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Nantinya, proses perkara itu dibagi ke dalam tiga panel lantaran banyaknya gugatan yang masuk.
“Pembagiannya, sembilan hakim akan dibagi ke dalam tiga panel. Sehingga tiap panelnya akan diisi oleh tiga hakim konstitusi yang akan mengadili tiap perkara,“ paparnya.
Selain itu, Fajar mengatakan mantan Ketua MK Anwar Usman tak boleh ikut mengadili sengketa yang dilayangkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Anwar Usman merupakan paman dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Ia tak akan ikut mengadili sengketa yang dilayangkan PSI untuk menghindari konflik kepentingan.
“Nanti hakim konstitusi Anwar Usman ikut mengadili, memeriksa, dan memutus perkara-perkara yang tidak ada (potensi konflik kepentingan), dalam konteks ini partai PSI,” tegasnya.
Komentar