PJ Bupati Sumedang hadiri Rakor Wasdal BKN 2024

Dengar.id, SUMEDANG – Penjabat Bupati Sumedang, Herman Suryatman menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian (Rakor Wasdal) Badan Kepegawaian Negara (BKN) 2024 di The Stones Hotel Bali, pada Selasa, 6 Februari 2024.

Adapun tema Rakor Wasdal, yaitu ‘Mewujudkan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Bingkai Meritokrasi Menuju Birokrasi Berkelas Dunia’.

Pj Bupati Herman Suryatman menegaskan, pihaknya berkomitmen menjaga netralitas ASN demi suksesnya Pemilu dan Pilkada 2024.

“Keluarga besar ASN harus menjaga netralitas ASN pada Pemilu dan Pilkada. Berpihak kepada kepentingan masyarakat. Fokus melayani masyarakat,” ujar Herman.

Dikatakannya, pentingnya aparatur sipil negara (ASN) meningkatkan kualifikasi, kompentensi, dan kinerja sesuai core values ASN berakhlak, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.

“ASN dan birokrasi pemerintahan harus menjadi mesin perubahan. Maka dari itu, reformasi birokrasi perlu didorong terus. ASN harus senantiasa meningkatkan core values ASN berakhlak,” jelasnya dalam keterangannya yang diterima, Rabu (07/02/2024).

Pj Bupati Herman menjelaskan, Kabupaten Sumedang siap menjadi contoh dalam pelaksanaan kesuksesan Pemilu dan Pilkada yang damai di Indonesia.

Pentingnya menjaga netralitas ASN dalam Pemilu juga menjadi hal yang disoroti oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Abdullah Azwar Anas.

Menteri Anas menegaskan, prinsip netralitas ASN dirancang untuk memastikan ASN bekerja untuk kepentingan masyarakat secara umum dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan atau praktik-praktik yang dapat merugikan integritas dan tujuan pelayanan publik.

“Tentu netralitas ASN juga mendukung akan prinsip-prinsip demokrasi dan good governance,” kata Menteri Anas.

Dia juga menyoroti pentingnya memiliki sumber daya manusia yang kompetitif, birokrasi profesional dan pelayanan publik berkualitas.

“(Semua ini) untuk mencapai Indonesia sebagai salah satu dari empat besar ekonomi dunia,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

“Dalam SKB tersebut, BKN dimandatkan untuk membangun Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) guna meningkatkan sinergitas dalam pembinaan dan pengawasan netralitas ASN,” jelasnya.

Sebagai informasi, Kepala BKPSDM Ate Hadan turut mendampingi Pj Bupati Herman Suryatman dalam menghadiri Rakor Wasdal yang berlangsung di Bali tersebut.

Rakor yang juga dihadiri perwakilan pemerintah pusat dan daerah tersebut dipimpin secara virtual oleh MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas.

author avatar
arif dengar.id

Komentar