Dengar.id, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung tindak lanjut proses hukum atas laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi janggal pada Pemilu 2024.
Jokowi mengatakan aturan hukum sudah jelas. Dia yakin proses hukum akan berjalan bila kejanggalan ditemukan.
“Ya semua yang ilegal dilihat saja. Sesuai dengan aturan, ya pasti ada proses hukum,” kata Jokowi di Jembatan Otista, Bogor, Selasa (19/12) dikutip dari CNN Indonesia.
Jokowi mengimbau semua pihak untuk mengikuti Pemilu 2024 sesuai aturan. Ia mendukung semua pihak mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
“Ya semua harus mengikuti aturan yang ada,” ujarnya.
Sebagai informasi, Kamis (14/12/2023), PPATK mengungkap temuan peningkatan transaksi mencurigakan terkait dana kampanye Pemilu 2024.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, indikasi transaksi mencurigakan muncul dari kejanggalan aktivitas rekening khusus dana kampanye (RKDK).
“Arus transaksi di RKDK seharusnya naik karena uang yang tersimpan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan. Namun, saat ini, transaksi melalui RKDK cenderung tak bergerak. Pergerakan uang justru diduga terjadi pada rekening lain,” paparnya.
PPATK melihat peningkatan tindak pidana pencucian (TPPU) dalam kampanye Pemilu 2024. Transaksi yang diduga ilegal itu meningkat 100 persen pada semester II 2023.
PPATK telah memberikan data tersebut ke Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan KPK dalam rangka menjaga proses pemilu yang sesuai aturan. PPATK berharap tak ada tindak pidana pencucian uang atau masuknya uang-uang ilegal yang berasal dari tindak pidana untuk membiayai kontestasi, apalagi jual-beli suara.
Komentar